TIMES PEKANBARU, JAKARTA – >Suasana di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (30/9) lalu, mendadak panik. Sejumlah wali murid berlarian ke sekolah setelah mendapat kabar anak mereka mengalami mual, pusing, hingga muntah usai menyantap menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian siswa bahkan terpaksa dilarikan ke IGD RSUD Pasar Rebo.

Kasus itu langsung mendapat sorotan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Kepala DKPKP DKI, Hasudungan Sidabalok, mengakui ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melaksanakan prosedur operasi standar (SOP) distribusi makanan.

“Sebenarnya kalau SOP sudah ada dari Badan Gizi Nasional (BGN), sudah jelas. Tetapi ketika kita melakukan monitoring, ternyata SOP tersebut kurang dilaksanakan dengan baik,” kata Hasudungan di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/10).

Menurutnya, salah satu titik kritis terjadi bukan pada tahap pengolahan, melainkan setelah makanan selesai dimasak. Makanan yang seharusnya segera dikirim ke sekolah dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang.

“Untuk suhu ruang maksimal empat jam. Karena produksi masif, distribusi jadi terlambat, dan itu bisa membuat kondisi makanan tidak lagi layak konsumsi,” jelasnya.

DKPKP, lanjut Hasudungan, sebenarnya sudah rutin melakukan monitoring bahan segar maupun proses produksi di dapur SPPG. Pemeriksaan dilakukan dua kali seminggu di dua lokasi berbeda di tiap kota Jakarta, sehingga total ada 10 titik monitoring setiap pekan.

“Laboratorium kita lakukan secara ‘on the spot’. Jadi bahan pangan diperiksa langsung apakah aman dari cemaran mikroba, formalin, atau ada indikasi busuk,” katanya.

Namun, kasus di Pasar Rebo menunjukkan bahwa celah distribusi menjadi persoalan serius. Atas dasar itu, pihaknya merencanakan pelatihan khusus bagi para petugas SPPG agar disiplin menjalankan SOP dari awal hingga akhir proses distribusi.

“Kita akan tingkatkan kapasitas petugas. Tidak cukup hanya pengolahan yang benar, distribusi juga harus sesuai standar,” tegas Hasudungan.

Kasus keracunan di Pasar Rebo sendiri menambah daftar evaluasi publik terhadap program MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas nasional di bidang gizi dan pendidikan.(*)