TIMES PEKANBARU, JAKARTA – Partai Golkar baru-baru ini mendorong agar pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau dikenal sebagai proses pilkada tidak langsung.

Beberapa partai lain sudah menyatakan mendukung wacana itu, sebut saja PKB dan PKS.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut, skema pilkada tak langsung tetap mencerminkan kedaulatan rakyat karena melibatkan wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu.

Selain itu, sistem tersebut juga dapat menekan tingginya ongkos politik yang selama ini membebani pasangan calon.

Lalu, siapa yang paling diuntungkan jika wacana tersebut nantinya ditetapkan?

Pengamat politik dari Politika Research & Consulting, Nurul Fatta menyebut, pihak yang paling diuntungkan dari pilkada tidak langsung ini adalah partai penguasa. Sebut saja sekarang adalah partai politik Presiden Prabowo Subianto yakni Gerindra. 

Kemudian Golkar yang sejak awal cukup getol mendorong wacana ini, karena Golkar memiliki relasi politik dan ekonomi yang kuat dengan para pengusaha, baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Selain itu, ada PKB yang memiliki komposisi kursi DPRD cukup besar di berbagai daerah, begitu juga dengan PAN," katanya dalam keterangan tertulis diterima TIMES Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Soal biaya politik, kata dia, pilkada langsung memang mahal karena harus menyiapkan logistik, tahapan pemilu, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun mahalnya pilkada bukan disebabkan oleh rakyat yang memilih secara langsung, melainkan karena negara gagal membangun sistem penyelenggaraan yang efisien dan transparan. 

"Digitalisasi tahapan pemilu, pembatasan dan pengawasan ketat terhadap dana kampanye, serta penegakan hukum yang konsisten seharusnya menjadi jawaban pemerintah atas persoalan ini. Menghapus pilkada langsung sama saja dengan menyelesaikan masalah tata kelola dengan cara memotong hak politik warga negara," jelasnya.

Menurutnya, argumen bahwa pilkada langsung mudah dikendalikan oleh pemodal juga tidak sepenuhnya tepat. Dalam politik elektoral, berdasarkan pengalamannya, uang memang berpengaruh, tetapi modal finansial yang besar tidak sepenuhnya menentukan kemenangan. 

"Pemilih adalah aktor politik yang heterogen, memiliki pertimbangan dan pandangan masing-masing dalam melihat kandidat, dan tidak seluruhnya bisa dikontrol. Karena itu, hasil pilkada langsung selalu mengandung unsur ketidakpastian," katanya.

Justru sebaliknya, lanjut dia, pemilihan tidak langsung oleh DPRD menciptakan arena kontestasi politik yang lebih sempit, lebih mudah diprediksi, dan lebih murah secara transaksi politik. Semakin sedikit aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin besar peluang terjadinya transaksi tertutup. 

"Pilkada tidak langsung bukan menghilangkan praktik money politics, melainkan memindahkannya dari ruang publik atau rakyat ke ruang-ruang elite yang lebih tertutup," ujarnya. (*)