TIMES PEKANBARU, PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menegaskan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam menjawab pertanyaan petugas pada Sensus Ekonomi 2026. Informasi yang diberikan pelaku usaha menjadi kunci untuk mengetahui kondisi serta struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam kegiatan focus group discussion di Pekanbaru, Jumat (21/11/2025), mengatakan bahwa kendala umum yang sering muncul dalam sensus ekonomi adalah ketidaksediaan perusahaan mengungkapkan aktivitas usahanya secara lengkap.

“Ini membutuhkan kesadaran dan juga dukungan bahwa partisipasi mereka sangat penting. Data yang diberikan akan tetap kami jaga kerahasiaannya,” ujar Sonny.

Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan digelar pada Juni–Juli 2026. BPS nantinya akan mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar dan perusahaan.

Menurut Sonny, pendataan ini penting untuk melihat sektor usaha apa saja yang berjalan, serta sektor mana yang sebenarnya dibutuhkan namun tidak memiliki cukup pelaku di dalam negeri. Hal ini sekaligus dapat mengungkap penyebab tingginya impor pada beberapa komoditas tertentu.

“Seperti impor kita yang tinggi pada sejumlah komoditas, ternyata pelaku domestiknya sangat terbatas. Karena itu kami ingin mengetahui struktur ekonomi dan berbagai kendala yang dihadapi para pelaku usaha,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia memastikan Riau siap memberikan data yang pasti, benar, dan akurat.

“Ini akan menjadi pedoman 10 tahun ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau. Kami mendukung penuh, dan perusahaan-perusahaan di Riau akan kami ajak bekerja sama. Bila perlu, kami surati dan lakukan pendekatan,” kata Hariyanto.

Sonny menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah. “Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau. Pak Gubernur telah mengundang pemangku kepentingan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi pada Juni–Juli 2026,” ujarnya. (*)